Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian merupakan salah satu lembaga nonstruktural Indonesia di bidang luar negeri. Lembaga ini mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional.

Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian memiliki 4 fungsi di antaranya:^[1]

• pengoordinasian perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penghentian partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia
• penyiapan kajian komprehensif dan penyiapan rekomendasi tentang kebijakan bagi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia
• penyiapan dan perumusan posisi dan strategi Indonesia dalam perundingan mengenai partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional
• pemantauan dan evaluasi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia.

Dalam menjalankan fungsinya TKMPP beberapa kali mengirim pasukan perdamaian. Salah satunya di Lebanon pada Oktober 2016 dan Desember 2018. Para Oktober 2016, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengirim 850 personel Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-K tersebut beranggotakan yang menjadi Pasukan Penjaga Perdamaian untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Serta pada Desember 2018, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengunjungi Satgas Indobatt Kontingen Garuda XXIII/M/UNIFIL di UNP 7-1 Achiet Al Qusayr.^[2][3] Selain itu, Presiden Indonesia Joko Widodo juga mengirimkan 850 personel pasukan perdamaian di Kongo pada Agustus 2018.^[4]

TKMPP juga melakukan koordinssi dengan industri pertahanan PT Pindad dan PT LEN Industri, serta maskapai penerbangan Garuda Indonesia dalam penggunaan produk di misi perdamaian.^[5][6]

Kepengurusan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian terbagi 2 yakni anggota dan pelaksana harian. Keanggotaan terdiri dari menteri-menteri yang terkait, sekretaris kabinet, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Intelijen Negara dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral. Sedangkan pelaksana harian terdiri dari direktorat-direktorat jenderal kementerian terkait.

Susunan keanggotaan TKMPP terdiri atas:

• Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
• Ketua : Menteri Luar Negeri
• Anggota :
  • Menteri Pertahanan
  • Menteri Hukum
  • Menteri Keuangan
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
  • Sekretaris Kabinet
  • Panglima Tentara Nasional Indonesia
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Kepala Badan Intelijen Negara

• Ketua Pelakasana Harian : Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kemenlu
• Anggota :
  • Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
  • Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
  • Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri
  • Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan
  • Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum
  • Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
  • Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
  • Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet
  • Asisten Operasi Panglima TNI
  • Kepala Badan Intelijen Strategis TNI
  • Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi Polri
  • Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri
  • Deputi Bidang Luar Negeri, Badan Intelijen Negara
  • Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI