Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua

Pendiri	Carl Wilhelm Ottouw Johann Gottlob Geissler
Jenis	Yayasan Pendidikan
Didirikan	8 Maret 1962
Lokasi	Jl. Argapura 9, Kotak Pos 1160, Jayapura 99222, Papua
Orang penting	Ketua Umum : Joni Y. Betaubun
Wilayah layanan	Papua Papua Barat Papua Tengah Papua Barat Daya Papua Selatan Papua Pegunungan
Fokus	Pendidikan
Dahulu bernama	Stchting Voor Christelyk Onderwys
Situs resmi	https://www.ypkditanahpapua.org/

Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua atau yang biasa disingkat YPK memiliki peran penting dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKITP) dengan menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Kristen dalam kurikulum. Hal ini membantu siswa untuk tumbuh dalam iman dan moral. Selain itu, YPK mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah, meningkatkan akses pendidikan di komunitas, terutama di daerah yang kurang terlayani.

Adanya OTSUS membawa berkat bagi YPK, karena sejak terhentinya LOSO dan MOSO, YPK tampak suram dan sepi jika ditinjau dari segi jumlah dan kualitasnya. Indikasi penurunan minat terhadap YPK adalah bahwa masyarakat sempat berpikir sekolah YPK menjadi alternatif terakhir untuk menyekolahkan anak-anak mereka karena keterbatasan fasilitas dan sebagainya yang dikarenakan dukungan dana yang kurang. Namun, setelah adanya Otonomi Khusus Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maka YPK ikut terbantu.

• Pekabaran injil dan pendidikan dilakukan oleh Zending/Misi Pekabaran Injil.
• Zending Nederlands Herwom de Kerk (ZNHK), Doops Zending Vereeniging (DZV), Gereja Protestan Maluku (GPM), dan Misi Katolik Daerah (MKD) merupakan beberapa organisasi yang terlibat.

• GKI diproklamasikan sebagai gereja resmi dan mandiri pada tahun 1956.
• Zending mengurangi aktivitasnya dan menyerahkan wewenang kepada GKI.
• Konflik antara NKRI dan Kerajaan Belanda tentang masalah Papua terjadi pada tahun 1961.

• GKI memperhatikan orang Papua dan mengambil alih tanggung jawab pendidikan di Tanah Papua.
• YPK mengalami perubahan nama dan struktur organisasi.
• Gereja-gereja pendiri yayasan mundur dari Tanah Papua, meninggalkan GKI sebagai satu-satunya gereja yang bertanggung jawab.
• Subsidi bantuan dari Kerajaan Belanda dihapuskan, dan pemerintah Indonesia tidak menyediakan dana pengganti yang cukup.
• Persaingan dengan sekolah-sekolah baru membuat YPK kehilangan siswa dan menghadapi tantangan keuangan.