Tragedi vaksin maut Klender 1944 adalah peristiwa kematian massal ratusan pekerja paksa (romusha) akibat penyuntikan vaksin yang terkontaminasi di wilayah Klender pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda.^[1]

Pada masa pendudukan Kekaisaran Jepang (1942–1945), banyak penduduk Indonesia direkrut secara paksa sebagai romusha untuk mendukung kepentingan militer. Kondisi kesehatan romusha umumnya buruk, sehingga otoritas militer Jepang melakukan berbagai upaya pencegahan penyakit, termasuk program vaksinasi terhadap penyakit menular seperti tifus, kolera, dan disentri.^[2]

Produksi vaksin pada masa itu dilakukan dalam kondisi terbatas dan di bawah tekanan situasi perang, dengan standar sterilisasi yang tidak memadai.

Pada sekitar Agustus 1944, ratusan hingga ribuan romusha di kamp Klender dikumpulkan untuk menerima suntikan vaksin kombinasi. Tidak lama setelah penyuntikan, banyak di antara mereka menunjukkan gejala serius, seperti:

• kejang-kejang
• kekakuan otot
• gangguan pernapasan

Sebagian besar korban meninggal dalam waktu singkat setelah mengalami gejala tersebut. Perkiraan jumlah korban mencapai ratusan orang.^[3][4]

Penyelidikan setelah berakhirnya perang menunjukkan bahwa vaksin yang digunakan telah terkontaminasi toksin tetanus. Kontaminasi ini diduga terjadi akibat:

• kegagalan proses sterilisasi
• prosedur produksi yang tidak aman
• tekanan operasional dalam kondisi perang

Beberapa kajian juga menyebut adanya kemungkinan bahwa romusha dijadikan objek percobaan medis oleh pihak militer Jepang, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan dalam historiografi.^[5][2][6]

Achmad Mochtar adalah seorang dokter yang saat itu menjabat sebagai pimpinan lembaga penelitian medis (Eijkman). Ia dituduh oleh otoritas Jepang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kontaminasi vaksin.^[7][8]

Mochtar kemudian ditangkap, disiksa, dan dipaksa mengakui kesalahan. Ia akhirnya dihukum mati pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, banyak pihak menilai bahwa tuduhan terhadapnya tidak berdasar, dan ia dianggap sebagai korban ketidakadilan.^[9][10]

Peristiwa ini menyebabkan:

• kematian massal romusha
• meningkatnya ketakutan terhadap tindakan medis pada masa itu
• hilangnya kepercayaan terhadap otoritas kesehatan di bawah pendudukan Jepang

Selain itu, tragedi ini menjadi salah satu contoh pelanggaran etika medis dalam konteks perang.^[11]