Topik artikel ini mungkin tidak memenuhi kriteria kelayakan biografi tokoh. Harap penuhi kelayakan artikel dengan: menyertakan sumber-sumber tepercaya yang independen terhadap subjek dan sebaiknya hindari sumber-sumber trivial. Jika tidak dipenuhi, artikel ini harus digabungkan, dialihkan ke cakupan yang lebih luas, atau dihapus. Cari sumber: "Sumardiansyah Perdana Kusuma" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (September 2025) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma, M.Pd.
Lahir	Sumardiansyah Perdana Kusuma 01 November 1987 (umur 38) Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Nama lain	Sumardiansyah
Pekerjaan	Guru Akademisi
Organisasi	PGRI

Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma, M.Pd. (lahir 1 November 1987 di Depok) adalah seorang pendidik, akademisi, dan aktivis organisasi profesi guru di Indonesia. Kini ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).^[1][2] Selain itu, ia juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia.^[3] Ia berkarier sebagai guru pegawai negeri sipil dan menjabat Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik di SMA Negeri 13 Jakarta. Selain itu, ia juga aktif sebagai penulis, narasumber, dan penggiat literasi pendidikan.^[4]

Sumardiansyah menempuh pendidikan dasar di SDN Mekarjaya 29 Depok, kemudian melanjutkan ke SMPN 4 Depok dan SMAN 4 Depok. Ia meraih gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pendidikan magister ditempuh di Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dengan bidang Pendidikan Sejarah, sedangkan gelar doktor ia peroleh pada Program Studi Teknologi Pendidikan dengan konsentrasi Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Sejarah di universitas yang sama.

Dalam profesinya, Sumardiansyah berkiprah sebagai guru PNS, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, sekaligus Ketua Tim Pengembang Kurikulum di SMA Negeri 13 Jakarta. Ia juga menjadi reviewer jurnal akademik di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Negeri Malang. Sejak 2022, ia memimpin Pusat Studi Pendidikan Publik, serta mengelola kanal YouTube Sumardiansyah Perdana Kusuma (SuPerKu) yang berisi konten podcast wawancara tokoh.^[5]

Ia terlibat dalam pengembangan kurikulum di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, termasuk penyusunan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran Sejarah. Selain itu, ia berperan dalam penyusunan modul, panduan pembelajaran, serta naskah video edukasi. Ia juga dipercaya sebagai narasumber dan pengembang di berbagai program Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, hingga Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Dalam bidang organisasi, Sumardiansyah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (2024–2029) sekaligus Ketua Dewan Eksekutif Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PGRI. Ia merupakan Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (2017–2027),^[3][6][7] pendiri Komunitas Guru Penggerak Literasi Jakarta, dan pengurus berbagai lembaga pendidikan serta sosial. Selain itu, ia aktif di Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta sejak 2021.

Sumardiansyah meraih sejumlah penghargaan, antara lain Indonesia Best Innovation Excellent Award 2023 kategori Best Leader Association of the Year dan The Best of Sorot News Golden Award 2023 kategori Tokoh Motivator Pendidikan. Ia juga dikenal sebagai Guru Penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta serta peraih nilai tertinggi Uji Kompetensi Guru Sejarah se-Provinsi DKI Jakarta (99,76). Di samping itu, ia beberapa kali menjadi delegasi nasional dalam kegiatan pendidikan dan kebudayaan.

Sebagai akademisi, Sumardiansyah produktif menulis karya ilmiah, buku, modul, maupun opini populer. Tulisan-tulisannya mencakup tema pendidikan, sejarah, kurikulum, dan profesi guru, yang diterbitkan di jurnal ilmiah, prosiding, serta media massa nasional seperti Kompas, Jawa Pos, dan Media Indonesia. Beberapa karyanya yang berbentuk buku antara lain:

• Mang Idin Pendekar Sungai Pesanggrahan (2023)^[8]
• Guru Penggerak Ing Ngarso Sung Tulodho Ing Madyo Mangun Karso (2024)^[9]
• Smartbook Sejarah Fase E dan F Kurikulum Merdeka (2023–2025), dan
• Memikirkan Pendidikan Indonesia (2025).

Pada tahun 2020 ia menolak keras kebijakan Kemendikbudristek dibawah pimpinan Nadiem Makarim yang ingin menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di SMA dan menghapuskan mata pelajaran sejarah di SMK.^[10]

Ia juga meminta perlunya RUU Perlindungan guru, hak imunitas bagi guru, dan Komisi Perlindungan Guru Indonesia dalam rangka menjaga harkat martabat profesi guru.^[11][12]

Ia turut aktif menyuarakan agar guru di seluruh Indonesia memperoleh kesejahteraan yang layak diantaranya melalui pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dan penuntasan sertifikasi guru dalam jabatan.^[13][14]

Tahun 2022 ia bersama PGRI ikut menolak dihapuskannya Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam draf RUU Sisdiknas.^{[15][16][17][18]}

Ia bersama Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) memberikan usulan agar mata pelajaran sejarah Indonesia masuk sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam UU Sistem Pendidikan Nasional yang dirancang oleh pemerintah.^[19][20]

1. ^ Purnama, Basuki Eka. (13 Oktober 2025). "Sumardiansyah Perdana Kusuma, Gigih Perjuangkan Sejarah Sebagai Mata Pelajaran Wajib". Mediaindonesia.com | Diakses pada 15 Oktober 2025
2. ^ Susanti, Reni. "PGRI Sebut 1,6 Juta Guru Belum Tersertifikasi". bandung.kompas.com.
3. ^ ^{a b} Anwar, Rosihan. "Dihadiri Presiden, AGSI Solo Raya Terbentuk". rri.co.id.
4. ^ Purnama, Basuki Eka. (13 Oktober 2025). "Sumardiansyah Perdana Kusuma, Gigih Perjuangkan Sejarah Sebagai Mata Pelajaran Wajib". Mediaindonesia.com | Diakses pada 15 Oktober 2025
5. ^ Purnama, Basuki Eka. (13 Oktober 2025). "Sumardiansyah Perdana Kusuma, Gigih Perjuangkan Sejarah Sebagai Mata Pelajaran Wajib". Mediaindonesia.com | Diakses pada 15 Oktober 2025
6. ^ developer, mediaindonesia com. "Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan". mediaindonesia.com.
7. ^ "Sikap Tegas AGSI soal Rencana Pemerintah Menulis Ulang Sejarah Nasional Indonesia". www.jpnn.com.
8. ^ Kusuma, Sumardiansyah Perdana. "Mang Idin Pendekar Sungai Pesanggarahan Sebuah Biografi Sejarah Lingkungan Hidup". book.ruangkarya.id.
9. ^ Kusuma, Sumardiansyah Perdana. "Guru Penggerak Ing Ngarso Sung Tulodho Ing Madyo Mangun Karso Tut Wuri Handayani". penerbitlakeisha.com.
10. ^ Damarjati, Danu. "Tolak Sejarah Jadi Pelajaran Pilihan, Asosiasi Guru: Sejarah Itu Keharusan". detik.com. Diakses tanggal 6 September 2025.
11. ^ Media, Indonesia. "Urgensi RUU Perlindungan Profesi Guru". Mediaindonesia.com. Diakses tanggal 6 September 2025.
12. ^ Perdana Kusuma, Sumardiansyah. "Menginisiasi UU dan Komisi Perlindungan Guru". Kompas.id. Diakses tanggal 6 September 2025.
13. ^ Edu, Kompas. "PGRI Tagih Komitmen Pemerintah untuk Angkat Guru Honorer jadi PPPK". Kompas Edu. Diakses tanggal 6 September 2025.
14. ^ Ester Lince, Napitulu. "Seleksi PPPK Karut-marut, Guru Honorer Tuntut Keadilan". Kompas.id. Diakses tanggal 6 September 2025.
15. ^ Media, Indonesia. "Tunjangan Profesi Guru TPG Menciptakan Keadilan Bagi Guru". Mediaindonesia.com. Diakses tanggal 6 September 2025.
16. ^ Nasional, Kompas. "Banyak Pasal Polemik Persatuan Guru Minta Dilibatkan dalam Pembahasan RUU". Kompas. Diakses tanggal 6 September 2025.
17. ^ Puspita, Ratna. "PB PGRI: Niat Baik Tak Cukup untuk Tingkatkan Kesejahteraan Guru". Republika.co.id. Diakses tanggal 6 September 2025.
18. ^ "Tunjungan Profesi di RUU Sisdiknas Dihapus, PGRI: Kesejateraan Guru Jadi di Bawah Minimum". Kompas.com. Diakses tanggal 6 September 2025.
19. ^ "Urgent, AGSI Tuntut Sejarah Indonesia sebagai Muatan Wajib di Sekolah". Sindonews.com. Diakses tanggal 6 September 2025.
20. ^ Media, Indonesia. "Guru Tuntut Mapel Sejarah Sebagai Muatan wajib". Mediaindonesia.com. Diakses tanggal 6 September 2025.