Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Januari 2023)

Perjanjian Urusan Sipil Van Mook–MacArthur adalah perjanjian antara Amerika Serikat dan pemerintah Belanda di pengasingan. Perjanjian ini berkaitan dengan yurisdiksi dan administrasi urusan sipil di wilayah Hindia Belanda yang dibebaskan oleh pasukan ekspedisi Sekutu selama Perang Dunia II.

Konstitusi Belanda tahun 1922 telah menghapuskan segala perbedaan hukum antara wilayah Eropa Kekaisaran Belanda dan bekas wilayah "seberang laut" atau "kolonial". Secara konstitusional, Kerajaan Belanda merupakan kesatuan yang utuh terdiri dari empat wilayah administratif:

• Belanda
• Suriname
• Curaçao
• Hindia Belanda^[1]

Dalam kondisi normal, Mahkota Belanda diamanatkan oleh Konstitusi Belanda untuk mengelola "administrasi tertinggi" atas Hindia Belanda, sementara "administrasi umum" Hindia Belanda diserahkan kepada Gubernur Jenderal. Sejak pendudukan Jepang di Hindia Belanda, baik administrasi tertinggi maupun administrasi umum urusan Hindia Belanda (baik Hindia Belanda maupun Hindia Barat) berada di bawah pemerintahan Belanda di pengasingan yang bertindak dengan pertimbangan dari berbagai lembaga seperti;

• Kementerian untuk Wilayah-wilayah Luar Negeri,
• Kementerian untuk Koordinasi Perang Kerajaan,
• Komisi Hindia Belanda untuk Australia dan Selandia Baru (NINDICOM).

"Kami telah mengecewakan Anda setelah Anda berperang untuk kami. Merupakan tugas saya untuk mengembalikan Anda ke Indonesia," kata Jenderal Douglas MacArthur sebulan setelah penyerahan diri Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) di Jawa kepada Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus van Mook. Hal ini terjadi selama wawancara di Melbourne, 4 April 1942.^[2]

Perjanjian pertama mengenai perencanaan kebijakan pascaperang terkait Jepang dan wilayah yang berada di bawah kendali Jepang, antara Amerika Serikat dan Belanda, ditandatangani di London pada tanggal 16 Mei 1944. Disepakati bahwa pasukan Sekutu di wilayah yang telah dibebaskan akan digunakan untuk tugas-tugas administratif NICA. Namun, karena konflik politik dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat—yang menginginkan Belanda berkomitmen pada tanggal kemerdekaan atau otonomi penuh koloni sesuai dengan Piagam Atlantik yang ditandatangani oleh pemerintah Belanda—perjanjian tersebut baru ditandatangani pada 10 Desember 1944 oleh pihak-pihak (Hubertus van Mook dan Douglas MacArthur) menandatangani Perjanjian Urusan Sipil Van Mook–MacArthur. Ketentuan utamanya adalah bahwa wilayah yang direbut kembali oleh pasukan Sekutu akan kembali ke kekuasaan Belanda melalui Administrasi Sipil Hindia Belanda (NICA).^[3]

Pasukan NICA pertama mendarat di Hollandia, Papua, pada April 1944. Komandan mereka adalah Kolonel C. Giebel, Perwira Staf NICA (SONICA). CONICA diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan darurat dan melaksanakan perintah Otoritas Militer. Pada saat Jepang menyerah, unit-unit NICA dan Batalyon Infanteri 1 (KNIL) telah mendarat di Papua (Hollandia, Biak, Numfor, dan Manokwari), Maluku (Morotai), dan Kalimantan (Tarakan dan Balikpapan).^[4]

Pada tanggal 15 Agustus 1945, diumumkan bahwa seluruh Hindia Belanda akan dipindahkan dari Wilayah Pasifik Barat Daya (SWPA) ke Komando Asia Tenggara (SEAC). Pembebasan Sumatra, Jawa, Bali, dan Lombok kini menjadi tanggung jawab Britania Raya. Pasukan Australia ditugaskan untuk menduduki Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan pulau-pulau lain di bagian timur Hindia Belanda. Pada tanggal 24 Agustus 1945, Perjanjian Urusan Sipil Anglo–Belanda dibentuk dan Perjanjian Urusan Sipil Van Mook–MacArthur berakhir.^[5][6][7]