Beberapa atau seluruh referensi dari artikel ini mungkin tidak dapat dipercaya kebenarannya. Bantulah dengan memberikan referensi yang lebih baik atau dengan memeriksa apakah referensi telah memenuhi syarat sebagai referensi tepercaya. Referensi yang tidak benar dapat dihapus sewaktu-waktu.

Perang Cot Plieng atau Peristiwa Dayah Cöt Pliëng atau Pemberontakan Teungku Abdul Jalil di Cot Plieng (bahasa Aceh: Prang di Cöt Pliëng) adalah pemberontakan rakyat Aceh terhadap tentara pendudukan Jepang yang terjadi pada 10 November 1942 di wilayah Cot Plieng. Perlawanan ini dipimpin oleh ulama karismatik Teungku Abdul Jalil Cot Plieng (atau lebih dikenal dengan sebutan Teungku Cot Plieng). Perlawanan ini dilakukan oleh Teungku bersama para santrinya dan warga Syamtalira Bayu, Aceh Utara. Pemberontakan tersebut merupakan perlawanan paling awal di Aceh terhadap kekuasaan Jepang setelah dimulainya Kampanye Hindia-Belanda dan Pendudukan Aceh oleh Jepang.^[1]

Peristiwa ini dipicu oleh kebijakan militer Jepang yang dianggap menindas dan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat Aceh. Meskipun akhirnya berhasil dipadamkan oleh Jepang, Perang Cot Plieng memiliki arti penting sebagai simbol perlawanan ulama dan masyarakat Aceh terhadap kekuasaan asing.^[1]

Pada awal tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam rangkaian operasi militer di Hindia Belanda selama Perang Pasifik. Setelah kekuasaan kolonial Belanda runtuh, wilayah Aceh pun berada di bawah kendali pemerintahan militer Jepang.^[1]

Pada masa awal pendudukan, sebagian masyarakat Aceh menyambut kedatangan Jepang karena propaganda Jepang yang mengklaim diri sebagai pembebas Asia dari imperialisme Barat. Namun harapan tersebut segera berubah menjadi kekecewaan ketika pemerintah militer Jepang menerapkan berbagai kebijakan keras.^[1]

Beberapa kebijakan yang menimbulkan ketegangan di Aceh antara lain:

• kewajiban melakukan seikerei (membungkuk ke arah Kaisar Jepang) yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam;
• mobilisasi tenaga kerja paksa (romusha);
• kontrol ketat terhadap kehidupan masyarakat;
• tekanan terhadap ulama dan lembaga pendidikan Islam.

Kebijakan-kebijakan tersebut memicu kemarahan di kalangan ulama dan masyarakat Aceh yang memiliki tradisi kuat dalam mempertahankan agama serta menolak dominasi asing.^[1]

Tokoh utama dalam pemberontakan ini adalah murid ulama kharismatik Aceh Teungku Haji Hasan Krueng-kale, Teungku Abdul Jalil, seorang ulama yang memiliki pengaruh besar di kawasan Aceh Utara. Ia dikenal sebagai pemimpin agama yang disegani dan memiliki banyak pengikut dari kalangan santri serta masyarakat pedesaan.^[1]

Karena basis pengaruhnya berada di daerah Cot Plieng, ia kemudian dikenal dengan sebutan Tengku Cot Plieng. Kepemimpinannya memudahkan mobilisasi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang.^[1]

Perlawanan di Cot Plieng meletus pada tahun 1942, tidak lama setelah Jepang mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya di Aceh. Teungku Abdul Jalil bersama para pengikutnya mempersiapkan perlawanan bersenjata dengan memanfaatkan dukungan masyarakat setempat.^[1]

Para pejuang Aceh menyerang pos-pos militer Jepang di wilayah Cot Plieng dan sekitarnya. Serangan tersebut dilakukan secara mendadak dan melibatkan para santri serta penduduk desa yang bersenjata sederhana seperti rencong, pedang, dan senjata tradisional lainnya.^[1]

Pada tahap awal, serangan tersebut sempat mengejutkan pasukan Jepang yang baru menata administrasi militernya di Aceh. Namun Jepang kemudian mengirimkan pasukan tambahan dengan persenjataan modern untuk menumpas pemberontakan tersebut.^[1]

Pertempuran berlangsung sengit, tetapi kekuatan yang tidak seimbang membuat pasukan perlawanan mengalami banyak korban. Dalam pertempuran tersebut, Teungku Abdul Jalil akhirnya gugur.^[1]

Setelah pemimpin perlawanan gugur, pasukan Jepang melakukan operasi militer untuk membersihkan wilayah Cot Plieng dan daerah sekitarnya dari sisa-sisa kelompok pemberontak. Banyak pengikut Teungku Abdul Jalil yang ditangkap atau terbunuh.^[1]

Penumpasan tersebut berhasil memadamkan perlawanan bersenjata di kawasan itu, tetapi ketegangan antara masyarakat Aceh dan pemerintah militer Jepang tetap berlanjut sepanjang masa pendudukan Jepang.^[1]

Meskipun Perang Cot Plieng berhasil dipadamkan, peristiwa ini memiliki arti penting dalam sejarah Aceh. Pemberontakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Aceh tidak menerima begitu saja kekuasaan Jepang yang dianggap menindas dan bertentangan dengan nilai agama.^[1]

Perlawanan ini juga memperlihatkan peran penting ulama dalam memobilisasi masyarakat Aceh untuk melawan kekuasaan asing. Tradisi tersebut telah terlihat sejak masa Perang Aceh melawan Belanda, dan kembali muncul pada masa pendudukan Jepang.^[1]

Perang Cot Plieng kemudian dikenang sebagai salah satu bentuk awal perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang serta sebagai simbol keberanian ulama dan masyarakat dalam mempertahankan keyakinan dan kehormatan mereka.^[1]