Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Agustus 2025)

Negosiasi perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa menjadi fokus utama setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa peristiwa yang dikenal sebagai Brexit. Inggris secara resmi meninggalkan keanggotaan Uni Eropa pada 31 Januari 2020, dan memasuki periode transisi hingga 31 Desember 2020, di mana hubungan hukum, ekonomi, dan sosial masih mengikuti peraturan sebelumnya meskipun tanpa kontribusi dan hak suara dalam institusi Uni Eropa. Negosiasi kesepakatan perdagangan baru menjadi sangat krusial agar hubungan ekonomi tetap berjalan setelah masa transisi berakhir.^[1]

Negosiasi mengenai hubungan perdagangan baru antara kedua pihak menjadi sangat krusial karena sejak berakhirnya periode transisi, Inggris tidak lagi terikat secara otomatis pada pasar tunggal maupun serikat pabean Uni Eropa. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan kesepakatan perdagangan bebas Free Trade Agreement (FTA) yang dapat mengatur peredaran barang dan jasa, investasi, mobilitas pekerja, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta standar regulasi yang berlaku lintas batas.

Proses negosiasi berlangsung cukup kompleks dan penuh ketegangan. Inggris menekankan pentingnya memulihkan kedaulatan nasional dengan kebebasan penuh untuk mengatur perdagangan, subsidi domestik, serta regulasi internal tanpa campur tangan lembaga Uni Eropa. Sementara itu, Uni Eropa berfokus pada perlindungan integritas pasar tunggal, mencegah terjadinya praktik dumping regulasi, serta memastikan adanya kesetaraan persaingan level playing field. Persoalan lain yang menambah kerumitan adalah isu perbatasan Irlandia Utara, hak perikanan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Setelah melalui serangkaian perundingan intensif, pada 24 Desember 2020 tercapai kesepakatan yang dikenal sebagai EU–UK Trade and Cooperation Agreement (TCA). Perjanjian ini mulai berlaku secara sementara pada 1 Januari 2021, sebelum diratifikasi penuh oleh Parlemen Eropa dan Parlemen Inggris. TCA menetapkan perdagangan bebas tarif dan kuota untuk sebagian besar barang, tetapi tetap menyisakan hambatan non-tarif berupa pemeriksaan kepabeanan, aturan asal barang rules of origin, dan standar teknis. Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup kerjasama dalam energi, transportasi, keamanan, dan penelitian, meskipun kerja sama di bidang jasa keuangan relatif terbatas dibandingkan masa keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa.

Keputusan referendum Brexit pada 23 Juni 2016 yang menghasilkan suara 52% mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa membuka babak baru dalam sejarah hubungan kedua entitas. Secara resmi, Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa pada 31 Januari 2020, tetapi status transisi diberlakukan hingga 31 Desember 2020 untuk memberikan ruang bagi negosiasi perdagangan dan menyesuaikan regulasi yang berlaku. Dalam periode transisi tersebut sepanjang tahun 2020 Inggris secara de jure masih berada dalam kerangka hukum Uni Eropa Pasar Tunggal & Serikat Pabean, tetapi hak politiknya telah dicabut. Keluarinya Inggris membuka peluang untuk menyusun hubungan dagang baru yang independen misalnya free trade agreement berbeda dengan status sebelumnya tetapi juga menimbulkan tantangan besar terkait tarif, regulasi, dan prosedur non-tarif.

Perundingan perdagangan tidak bisa dimulai sebelum keluarnya formal Inggris dari Uni Eropa karena saat itu, Inggris masih memiliki hak veto di Dewan Uni Eropa. Dalam kesepakatan penarikan Withdrawal Agreement yang disepakati akhir 2019, ditetapkan masa transisi hingga akhir 2020 untuk memungkinkan dimulainya negosiasi kerangka hubungan masa depan tanpa konflik kepentingan of Commons Library. Dalam periode ini, negosiator Uni Eropa dipimpin oleh Michel Barnier ditugasi oleh Dewan Jenderal General Affairs Council untuk menjajaki kesepakatan masa depan, sedangkan Inggris menunjuk David Frost sebagai kepala delegasi negosiasi.

Perundingan perdagangan formal pertama pasca-Brexit berlangsung di awal Maret 2020 di Brussels, dipimpin oleh Michel Barnier dari Uni Eropa dan David Frost dari Inggris. Topik yang dibahas mencakup standar perdagangan, pertanian, perikanan, energi, transportasi, keamanan, dan jasa keuangan.^[2]

Pada Agustus 2020, perundingan sempat buntu karena isu critical khususnya hak penangkapan ikan masih belum menemukan titik temu. Barnier menyatakan bahwa pembicaraan saat itu tidak menghasilkan terobosan baru dan terkesan menghabiskan waktu tanpa kemajuan, sedangkan Frost menilai masih ada harapan untuk mencari penyelesaian meski waktunya semakin pendek.^[3]

Akhir Desember 2020 menjadi penentu Inggris dan Uni Eropa menandatangani Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama Trade and Cooperation Agreement pada 30 Desember 2020 sebagai pengganti status keanggotaan dalam pasar tunggal. Kesepakatan ini menjadi landasan hubungan dagang baru mulai 1 Januari 2021.

Setelah berakhirnya periode transisi pada 31 Desember 2020, Inggris resmi keluar dari Uni Eropa dan juga berhenti menjadi anggota Pasar Tunggal serta Serikat Pabean UE. Untuk mengatur hubungan dagang dan kerjasama antara keduanya, kedua pihak menandatangani EU–UK Trade and Cooperation Agreement (TCA) pada 30 Desember 2020, yang berlaku secara provisional sejak 1 Januari 2021 dan penuh berlaku per 1 Mei 2021.

Salah satu dampak langsung dari keluar Inggris dari Pasar Tunggal adalah munculnya hambatan regulasi dan operasional baru (non-tarif), seperti persyaratan kepabeanan, pemeriksaan sanitasi dan fitosanitary (SPS), serta aturan asal barang rules of origin. Hambatan-hambatan ini menyebabkan peningkatan biaya perdagangan, penundaan logistik, dan penurunan volume ekspor barang tertentu dari Inggris ke UE.

Pasca-TCA, terdapat upaya untuk mengurangi beberapa gangguan post-Brexit; misalnya, kesepakatan baru pada pertengahan 2025 antara Inggris dan UE Brexit reset deal yang berupaya memangkas pemeriksaan rutin pada produk pertanian dan pangan, mempercepat prosedur ekspor-impor, merevitalisasi akses diplomatik, mobilitas, dan kerja sama sektor lain sebagai respons atas kritik terhadap hambatan perdagangan yang tinggi.

Kesepakatan Perdagangan dan Kerjasama Trade and Cooperation Agreement (TCA) antara Inggris dan Uni Eropa adalah perjanjian yang ditandatangani pada 30 Desember 2020, yang berlaku secara provisional mulai 1 Januari 2021 dan resmi mulai berlaku penuh pada 1 Mei 2021.^[4]Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur hubungan dagang antara Inggris dan Uni Eropa setelah Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit), mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, perlindungan kekayaan intelektual, pengadaan publik, transportasi, energi, dan beberapa aspek sosial serta lingkungan.

Salah satu komponen kunci adalah bahwa barang yang diperdagangkan antara Inggris dan Uni Eropa dapat dibebaskan dari tarif dan kuota, asalkan memenuhi aturan asal rules of origin. Namun demikian, meski tarif dihapus, hambatan non-tarif seperti prosedur kepabeanan, pemeriksaan sanitasi dan fitosanitary (SPS), sertifikasi, dan kepatuhan regulasi tetap menjadi tantangan baru bagi pelaku usaha.^[5]

Perjanjian tersebut juga mengatur kerangka kerja untuk “level playing field” yakni memastikan bahwa Inggris dan UE menjaga standar lingkungan, hak-hak pekerja, transparansi pajak, dan pengendalian subsidi agar tidak terjadi distorsi dalam persaingan perdagangan. Bila salah satu pihak dianggap menyimpang dari standar yang dijanjikan, ada mekanisme rebalancing serta arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.^[6]

Kesepakatan baru yang dicapai antara Inggris dan Uni Eropa memiliki poin-poin utama berikut:

• Tanpa tarif dan kuota: Tidak ada bea masuk tarif maupun batasan jumlah kuota untuk komoditas yang diperdagangkan antar kedua pihak upaya untuk mencegah lonjakan biaya perdagangan.
• Aturan persaingan yang adil: Setelah Brexit, diatur ketentuan untuk menjaga persaingan yang seimbang agar salah satu pihak tidak mendapatkan keuntungan tidak adil.
• Kerjasama dalam isu global: Kesepakatan mencakup izin bagi kedua pihak untuk terus bekerja sama dalam berbagai isu penting seperti perubahan iklim, energi, keamanan, dan transportasi.
• Prosedur pemeriksaan dan administratif: Meskipun tidak ada tarif, pemeriksaan di perbatasan masih dilakukan, sehingga pelaku usaha perlu bersiap dengan prosedur tambahan yang mungkin terjadi.
• Lanjutan program pertukaran pelajar: Inggris tidak lagi akan ikut serta dalam program pertukaran pelajar Erasmus, yang sebelumnya mempermudah mobilitas mahasiswa di antara negara-negara Uni Eropa.

Setelah Inggris keluar dari Uni Eropa dan berlakunya Trade and Cooperation Agreement (TCA) pada awal 2021, hubungan perdagangan barang dan jasa antara Inggris dan Uni Eropa menghadapi sejumlah hambatan dan perubahan struktural yang signifikan. Pada sektor barang, ekspor Inggris ke UE mengalami penurunan yang tajam dibandingkan periode sebelum Brexit; misalnya, ekspor barang ke UE pada 2024 masih sekitar 18% lebih rendah secara riil dibanding tahun 2019. Hambatan non-tarif termasuk prosedur kepabeanan baru, pemeriksaan sanitary dan phytosanitary (SPS), aturan asal barang rules of origin, serta regulasi produk yang bervariasi antar negara UE menyebabkan biaya tambahan, waktu tunggu yang lebih lama, dan disrupsi dalam rantai pasok, terutama untuk produsen kecil dan menengah.^[7]

Di sisi jasa, meskipun TCA menjamin akses terbatas, sektor ini kehilangan beberapa mekanisme pasar tunggal yang sebelumnya sangat menguntungkan, seperti pengakuan bersama terhadap kualifikasi profesional, hak tinggal atau izin kerja lintas negara anggota, dan hak passporting bagi lembaga keuangan. Akibatnya banyak perusahaan jasa profesional Inggris (legal, keuangan, konsultasi) menghadapi kesulitan dalam melayani klien di UE karena persyaratan lisensi baru, kepatuhan regulasi lokal, serta prosedur administratif yang memerlukan kehadiran fisik atau badan usaha di UE. Meski demikian, ekspor jasa Inggris secara keseluruhan telah menunjukkan pertumbuhan sejak 2021, dan sebagian perusahaan memanfaatkan pengiriman jasa secara jarak jauh remote delivery.^[8]

Media Indonesia menyoroti bahwa negosiasi mencakup berbagai isu strategis seperti perikanan, akses pasar, regulasi jasa keuangan, dan standar perdagangan. Pelemahan relations melalui hilangnya hak pasar tunggal menjadi tantangan utama, terlebih saat masa transisi hampir berakhir.

Isu-isu seperti tarif tambahan bagi eksportir Inggris setelah keluar dari pasar tunggal juga menjadi sorotan. Media menekankan urgensi pencapaian kesepakatan untuk mencegah biaya perdagangan meroket, terutama bagi sektor ekspor yang selama ini mengandalkan akses bebas ke pasar Uni Eropa.^[9]

Pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa, kebijakan free movement bebas bergerak bagi warga negara UE untuk tinggal, bekerja, atau studi di Inggris otomatis berakhir mulai 1 Januari 2021.^[10] Untuk mereka yang sudah tinggal di Inggris sebelum tanggal itu, hak-tinggal dan kerja dilindungi di bawah EU Settlement Scheme, asalkan mereka mendaftar sebelum batas waktu yang ditetapkan. Setelahnya, warga UE yang ingin bekerja di Inggris harus memenuhi persyaratan visa sesuai sistem imigrasi Inggris yang baru, termasuk visa pekerja terampil dan sponsor dari perusahaan.^[11]

Selain itu, terdapat perubahan dalam koordinasi jaminan sosial antara negara-negara anggota UE dan Inggris, di mana hak atas manfaat sosial atau pensiun yang didapatkan di satu negara dapat tetap diakui sebagian, tergantung perjanjian nasional dan ketentuan TCA. Hambatan administratif, biaya visa, dan ketentuan pengusaha sponsor dianggap memperberat mobilitas pekerja UE, terutama dalam sektor dengan tingkat keahlian sedang hingga rendah.

Negosiasi terkini juga memasukkan usulan skema mobilitas pemuda youth mobility scheme antara Inggris dan UE, yang memungkinkan warga usia 18-30 tahun dari masing-masing pihak untuk belajar, bekerja, atau tinggal sementara di negara lain hingga beberapa tahun. Skema ini dianggap sebagai respons terhadap permintaan untuk mengembalikan beberapa aspek mobilitas yang hilang setelah Brexit, meskipun masih dengan batasan visa, durasi tinggal, dan kuota.^[12]

Setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa, regulasi dan standar produk menjadi salah satu isu penting dalam hubungan perdagangan Inggris-UE. Inggris memperkenalkan penandaan UKCA UK Conformity Assessed sebagai pengganti CE Marking di wilayah Great Britain untuk menunjukkan bahwa produk telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan lingkungan yang berlaku di Inggris. Namun pelaksanaan UKCA mengalami beberapa penundaan, dan dalam banyak sektor CE marking masih diakui untuk sementara waktu demi mengurangi gangguan bagi produsen dan pedagang.

Regulasi atas produk farmasi dan alat kesehatan juga mengalami perubahan. Inggris sekarang mengelola standar “Good Manufacturing Practice” (GMP) sendiri melalui otoritasnya, yaitu MHRA, dan tidak lagi otomatis mendapat pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Produk Kesehatan Uni Eropa (EMA). Exportir harus memastikan bahwa produk mereka lolos inspeksi dan sertifikasi terpisah jika ingin memasok ke pasar UE.^[13]

Untuk daerah Irlandia Utara, protokol perdagangan memastikan bahwa standar UE tetap berlaku di beberapa aspek sehingga produk yang masuk ke Irlandia Utara mengikuti regulasi pasar tunggal UE. Ini menciptakan situasi di mana produk untuk Irlandia Utara mungkin perlu memakai tanda konformitas berganda.

Undang-Undang Product Regulation and Metrology Act 2025 di Inggris mengatur bahwa regulator UK memiliki wewenang untuk menetapkan product requirements yang mirip atau sesuai dengan hukum UE, khususnya dalam rangka mengurangi dampak lingkungan produk. Undang-undang tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa Inggris akan tetap mempertimbangkan keselarasan regulasi, terutama pada aspek-aspek seperti dampak lingkungan dan pengukuran produk.

Dalam perjanjian Trade and Cooperation Agreement (TCA) antara Inggris dan Uni Eropa, beberapa sektor dianggap strategis karena dampak ekonomi dan politiknya, serta karena mereka menjadi titik utama negosiasi. Di antara sektor-sektor tersebut adalah:

• Perikanan (Fisheries) Perikanan merupakan salah satu isu paling sensitif dan strategis dalam hubungan perdagangan Inggris-UE pasca-Brexit. TCA menetapkan bahwa kuota penangkapan ikan oleh EU di perairan Inggris dikurangi sekitar 25% selama periode penyesuaian yang berlangsung hingga 30 Juni 2026, dan bahwa akses timbal balik ke perairan akan diatur dengan sistem lisensi.^[14] Selain itu, untuk 2025 UE dan Inggris telah menyetujui quota-tangkapan bersama Total Allowable Catches (TACs) untuk lebih dari 80 stok ikan yang dikelola bersama di Atlantik dan Laut Utara, sebagai bagian dari komitmen untuk pengelolaan yang berkelanjutan dan kepastian bagi industri perikanan.^[15]
• Energi Perjanjian perdagangan mencakup kerjasama dalam sektor energi, khususnya dalam hal interkonektivitas (hubungan silang) energi, standar keselamatan, dan perdagangan energi terbarukan. TCA menyediakan kerangka bagi Inggris dan UE agar tetap bersaing secara wajar level playing field dalam hal regulasi dan standar keselamatan energi.
• Transportasi Transportasi udara, laut, dan darat termasuk sektor strategis yang diatur dalam TCA untuk menjamin konektivitas yang berkelanjutan meskipun akses pasar tidak seluas ketika Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa. Regulasi keselamatan, hak-penumpang, dan standar operasional menjadi komponen penting.
• Pelayanan Keuangan (Financial Services) Walaupun TCA mencakup sektor jasa, layanan keuangan merupakan sektor yang menghadapi tantangan besar karena hilangnya hak passporting ke pasar tunggal UE dan ketergantungan pada keputusan kesetaraan equivalence decisions yang bersifat sepihak dari Uni Eropa. Kepastian regulasi dan akses pasar menjadi isu strategis bagi Inggris yang sektor keuangannya merupakan salah satu pilar ekonomi.

Eksodus Inggris dari Pasar Tunggal Uni Eropa dan serikat kepabeanan Customs Union, diikuti berlakunya Trade and Cooperation Agreement (TCA) sejak 1 Januari 2021, telah menghasilkan sejumlah dampak makroekonomi yang signifikan bagi Inggris. Menurut studi OECD, dalam skenario di mana Inggris tidak keluar dari Pasar Tunggal yakni tetap dalam integrasi penuh, Inggris diperkirakan akan mengalami penurunan ekspor sebesar sekitar 6,1% dan impor sekitar 7,8% dalam jangka menengah, terutama akibat tingginya hambatan teknis, regulasi sanitari dan fitosanitary, serta meningkatnya biaya perdagangan barang dan jasa.

Bank Sentral Eropa melaporkan bahwa pasca-Brexit terdapat penurunan substansial dalam volume perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa apabila disesuaikan dengan efek pandemi COVID-19. Perdagangan barang dan jasa two-way (ekspor dan impor) menunjukkan kontraksi, terutama pada UK imports dari UE. Selain itu, penghapusan kebebasan bergerak orang (free movement) telah menyebabkan kekurangan pasokan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor padat tenaga kerja rendah atau menengah, yang bisa membatasi kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang Inggris.

Prediksi dari Office for Budget Responsibility (OBR) memperkirakan bahwa hubungan dagang baru pasca-Brexit yang mencakup TCA dan hambatan non-tarif yang meningkat akan mengurangi produktivitas Inggris sekitar 4% dibandingkan jika negara tersebut tetap berada dalam kerangka integrasi UE. Efek ini mencerminkan dampak hambatan perdagangan tambahan terhadap efisiensi dan skala produksi melalui pembatasan akses pasar, regulasi, dan rantai pasok yang menjadi lebih rumit.^[16]

Di sisi UE, dampaknya relatif lebih kecil secara agregat dalam studi-studinya: meskipun beberapa negara, terutama yang memiliki keterkaitan dagang tinggi dengan Inggris contoh: Irlandia, menghadapi dampak negatif yang lebih nyata dalam output dan ekspor, keseluruhan ekonomi Uni Eropa diperkirakan hanya mengalami penurunan output di kisaran 0,4-0,5% jika dibandingkan dengan skenario seandainya Inggris tetap dalam Pasar Tunggal.

Walau bukan bagian utama dalam negosiasi, Indonesia turut memperhatikan dinamika yang terjadi. Apalagi Brexit membuka potensi penataan ulang hubungan dagang Indonesia Inggris maupun Indonesia Uni Eropa. Misalnya, peluang ekspor komoditas seperti minyak sawit (CPO) disoroti sebagai sektor strategis yang bisa mencari jalur baru pasca-Brexit Media Indonesia.

Selain itu, penelitian akademis Indonesia mencermati kemungkinan adanya asimetri perjanjian perdagangan antara Inggris dan negara-negara seperti Indonesia maupun Uni Eropa dalam konteks pasca-Brexit.

Protokol Irlandia Utara (Northern Ireland Protocol) merupakan bagian dari UK–EU Withdrawal Agreement yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021 setelah berakhirnya periode transisi Brexit. Protokol ini dirancang untuk menghindari terbentuknya perbatasan fisik (hard border) antara Irlandia Utara (bagian dari Inggris Raya) dan Republik Irlandia anggota Uni Eropa. Hal ini dipandang penting untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Pulau Irlandia, sesuai dengan Good Friday Agreement tahun 1998.

Dengan adanya protokol ini, Irlandia Utara tetap mengikuti sebagian besar aturan pasar tunggal Uni Eropa terkait barang, sehingga pemeriksaan dan kontrol dilakukan di pelabuhan serta bandara ketika barang dikirim dari Great Britain (Inggris, Skotlandia, dan Wales) ke Irlandia Utara. Akibatnya, tercipta semacam perbatasan laut regulatory border in the Irish Sea, yang menimbulkan beban administratif bagi pelaku usaha dan memunculkan ketegangan politik di kalangan komunitas unionis Irlandia Utara yang menilai kebijakan ini mengurangi integritas konstitusional Inggris Raya.

Penerapan protokol menimbulkan berbagai masalah praktis, seperti keterlambatan pengiriman, meningkatnya biaya logistik, dan kesulitan bagi perusahaan kecil dalam memenuhi persyaratan dokumen kepabeanan, sanitasi, serta rules of origin. Kritik terhadap ketentuan ini mendorong dilakukannya renegosiasi antara Inggris dan Uni Eropa yang menghasilkan kesepakatan baru, yaitu Windsor Framework, yang diumumkan pada 27 Februari 2023.

Melalui Windsor Framework, sejumlah reformasi diperkenalkan:

• Penerapan jalur hijau green lane bagi barang dari Great Britain yang hanya ditujukan untuk pasar Irlandia Utara, dengan pemeriksaan minimal. Barang yang mungkin masuk ke Republik Irlandia atau pasar UE harus melewati jalur merah red lane dengan pemeriksaan penuh.
• Pelonggaran aturan sanitasi dan fitosanitari (SPS), termasuk penghapusan sebagian besar larangan produk seperti daging dingin dan sosis dari Great Britain.
• Penggunaan label khusus “Not for EU” pada barang tertentu agar jelas dibatasi hanya untuk pasar internal Inggris.
• Perubahan pengaturan mengenai bea masuk, PPN, dan kebijakan subsidi untuk menyelaraskan kebutuhan lokal dengan regulasi UE.
• Diperkenalkannya mekanisme Stormont Brake, yang memungkinkan Majelis Irlandia Utara menolak penerapan hukum baru Uni Eropa di wilayah tersebut jika dianggap memiliki dampak signifikan dan tidak mendapatkan dukungan mayoritas lintas komunitas.

Meskipun Windsor Framework dipandang sebagai langkah maju dalam meredakan ketegangan politik dan ekonomi, isu perbatasan Irlandia Utara tetap menjadi topik kontroversial. Bagi Uni Eropa, perlindungan integritas pasar tunggal adalah hal yang tidak dapat ditawar, sementara bagi sebagian pihak di Inggris, pengaturan ini dianggap kompromi yang melemahkan kedaulatan penuh negara. Situasi ini menunjukkan kompleksitas pasca-Brexit dalam menyeimbangkan aspek politik, hukum internasional, ekonomi, dan identitas nasional. ^[17]

1. ^ "Enam hal yang perlu Anda ketahui tentang kesepakatan dagang pasca-Brexit". BBC News Indonesia. Diakses tanggal 2025-08-14.
2. ^ developer, mediaindonesia com. "Inggris Mulai Berunding Pasca-Brexit dengan Uni Eropa". mediaindonesia.com. Diakses tanggal 2025-08-14.
3. ^ Damayanti, Aulia. "Negosiasi Dagang Inggris-Uni Eropa Masih Buntu". detikfinance. Diakses tanggal 2025-08-14.
4. ^ "The EU-UK Trade and Cooperation Agreement - European Commission". commission.europa.eu (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-11.
5. ^ "Brexit: What are the key points of the deal?" (dalam bahasa Inggris (Britania)). 2020-12-24. Diakses tanggal 2025-09-11.
6. ^ Ferguson, Daniel; Thurley, Djuna; Webb, Dominic; Ares, Elena; Jozepa, Ilze; Fella, Stefano; Kennedy, Steven; Powell, Tom (2025-10-09). "The UK-EU Trade and Cooperation Agreement: summary and implementation" (dalam bahasa Inggris (Britania)).
7. ^ Webb, Dominic; Ward, Matthew (2025-10-09). "Statistics on UK-EU trade" (dalam bahasa Inggris (Britania)).
8. ^ "The Reality of UK Services Trade Post-Brexit - British Chambers of Commerce". www.britishchambers.org.uk (dalam bahasa American English). 2025-08-18. Diakses tanggal 2025-09-11.
9. ^ "EU-United Kingdom". policy.trade.ec.europa.eu (dalam bahasa Inggris). 2025-06-26. Diakses tanggal 2025-08-14.
10. ^ "The Future of Employment Rights and Worker Mobility | Insights | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP". www.skadden.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-11.
11. ^ "EU work migration under the post-Brexit immigration system". Migration Observatory (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-11.
12. ^ "EC proposes negotiations on youth mobility between EU and UK - European Commission". home-affairs.ec.europa.eu (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-11.
13. ^ "Brexit Impact on UK-EU GMP Inspection Alignment – Pharma GMP" (dalam bahasa American English). 2025-06-11. Diakses tanggal 2025-09-11.
14. ^ Ares, Elena (2025-10-09). "UK-EU Trade and Cooperation Agreement: Fisheries" (dalam bahasa Inggris (Britania)).
15. ^ "Council approves EU-UK fishing deal for 2025". Consilium (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-11.
16. ^ "Brexit analysis". Office for Budget Responsibility (dalam bahasa Inggris (Britania)). Diakses tanggal 2025-09-11.
17. ^ Curtis, John (2025-10-09). "The Northern Ireland Protocol and Windsor Framework" (dalam bahasa Inggris (Britania)).

Artikel ini tidak memiliki konten kategori. Bantulah dengan menambah kategori yang sesuai sehingga artikel ini terkategori dengan artikel lain yang sejenis.