Litigasi perubahan iklim merujuk pada kasus-kasus yang diajukan di hadapan badan administratif, peradilan, atau lembaga penyelidikan lainnya yang menyangkut isu hukum atau fakta terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta ilmu pengetahuan yang mendasarinya.^[1]

Litigasi perubahan iklim mencakup kasus yang melibatkan kewajiban negara atau perusahaan untuk mengurangi emisi, menyediakan sumber daya untuk penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim, dan melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kasus litigasi perubahan iklim dapat diajukan di pengadilan nasional maupun lembaga internasional, termasuk badan yang menangani hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Litigasi ini juga mencakup gugatan yang berfokus pada pelaksanaan peraturan-peraturan lingkungan dan tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan akibat kelalaian dalam menghadapi perubahan iklim.^[2][3]

Litigasi perubahan iklim melibatkan lima jenis klaim hukum,^[4] yaitu : Hukum konstitusional, yang berfokus pada pelanggaran hak konstitusional oleh negara terkait perubahan iklim.^[5] Hukum administratif, yang menantang keputusan administratif mengenai kebijakan iklim. Hukum privat, yang mengajukan klaim terhadap korporasi atau organisasi lain atas kelalaian atau kerugian terkait perubahan iklim. Penipuan atau perlindungan konsumen yang berkaitan dengan klaim terhadap perusahaan atas informasi yang menyesatkan tentang dampak perubahan iklim. Hak asasi manusia, yang mengklaim bahwa kegagalan bertindak terhadap perubahan iklim melanggar hak-hak dasar manusia.^[6]

Laporan litigasi perubahan iklim dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2017 mencatat 884 kasus di 24 negara, dengan 654 kasus di Amerika Serikat dan 230 di negara lain. Pada Juli 2020, jumlahnya hampir dua kali lipat menjadi 1.550 kasus di 38 negara, dengan sekitar 1.200 kasus di Amerika Serikat. Pada Desember 2022, jumlahnya mencapai 2.180 kasus, termasuk 1.522 di Amerika Serikat. Basis data litigasi perubahan iklim  mencatat sebanyak 14 kasus yang terjadi antara tahun 2009 hingga 2022 di Indonesia. Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai isu hukum terkait perubahan iklim, termasuk penerapan kebijakan mitigasi dan adaptasi serta tanggung jawab korporasi atas dampak lingkungan. ^[7]

1. ^ Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review. United Nations Environment Programme. 2023-07. ISBN 978-92-807-4052-3.
2. ^ Sindico, Francesco; McKenzie, Kate; Medici-Colombo, Gastón A.; Wegener, Lennart (2024-06-05). Research Handbook on Climate Change Litigation (dalam bahasa Inggris). Edward Elgar Publishing. hlm. 1–13. ISBN 978-1-80088-978-1. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
3. ^ Díaz, Belén Díaz; Idowu, Samuel O.; Schmidpeter, René; Nedzel, Nadia E.; Baldo, Mara Del; Arraiano, Irene Guia (2024-07-11). Building Global Societies Towards an ESG World: A Sustainable Development Goal in the 21st Century (dalam bahasa Inggris). Springer Nature. hlm. 238–243. ISBN 978-3-031-56619-6. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
4. ^ King; Mallett, Wood Mallesons-Daisy; Nagra, Sati (2020-02-27). "Climate change litigation - what is it and what to expect?". Lexology (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-25.
5. ^ Viola, Pasquale (2022-03-29). Climate Constitutionalism Momentum: Adaptive Legal Systems (dalam bahasa Inggris). Springer Nature. ISBN 978-3-030-97336-0.
6. ^ Orangias, Joseph (2021-10-02). "Towards global public trust doctrines: an analysis of the transnationalisation of state stewardship duties". Transnational Legal Theory. 12 (4): 550–586. doi:10.1080/20414005.2021.2006030. ISSN 2041-4005.
7. ^ "Search the Climate Litigation Database - The Climate Litigation Database". app.climatepolicyradar.org. Diakses tanggal 2025-09-25.