Korupsi di Laos adalah masalah serius yang memengaruhi hampir seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat Laos. Sistem politik yang dikuasai oleh Partai Revolusioner Rakyat Laos sebagai partai tunggal membuat transparansi dan akuntabilitas publik sangat terbatas.^[1]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, yang menilai 180 negara dalam skala dari 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), Laos memperoleh skor 33. Berdasarkan skor tersebut, Laos menempati peringkat ke-114 dari 180 negara, di mana peringkat pertama menunjukkan negara dengan sektor publik yang paling bersih.^[2] Sebagai perbandingan regional, skor tertinggi di antara negara-negara kawasan Asia-Pasifik adalah 84, skor rata-rata kawasan adalah 44, dan skor terendah adalah 16.^[3] Untuk perbandingan secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata dunia adalah 43, dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).^[4]

Korupsi banyak ditemukan dalam sektor perizinan usaha, pengadaan barang dan jasa pemerintah, lembaga peradilan, serta aparat kepolisian. Pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam proyek energi, pertambangan, dan kehutanan, juga kerap dikaitkan dengan praktik suap, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang.^[5]

Walaupun pemerintah telah membentuk Badan Pengawas Negara dan Pemberantasan Korupsi (State Inspection and Anti-Corruption Authority, SIAA) serta melakukan tindakan terhadap pejabat yang korup, efektivitas upaya ini masih terbatas. Menurut laporan SIAA, kerugian akibat korupsi pada tahun 2024 mencapai USD 32,1 juta. Dari kerugian tersebut, hanya sebagian kecil yang dapat kembali pada negara.^[6]