Konstitusi Kerajaan Bhutan
Lambang Kerajaan Bhutan
Ikhtisar
Yurisdiksi	Bhutan
Ratifikasi	18 Juli 2008
Tanggal berlaku	18 Juli 2008
Sistem	Monarki
Struktur pemerintahan
Cabang	3
Lembaga legislatif	Bicameral
Lembaga eksekutif	Perdana Menteri
Lembaga kehakiman	Supreme Court, High Court, Dzongkhag Court, Dungkhag Court, Attorney General
Federalisme	No
Amendemen terakhir	Tidak Pernah
Referensi	[1]
Naskah lengkap
Constitution of the Kingdom of Bhutan di Wikisource

Konstitusi Bhutan 2008 (bahasa Inggris: Constitution of the Kingdom of Bhutancode: en is deprecated ) adalah konstitusi pertama yang berlaku di Bhutan sejak diundangkan pada 18 Juli 2008. Dokumen ini menandai transisi Bhutan dari monarki absolut menuju monarki konstitusional, di bawah kepemimpinan Raja ke-4, Jigme Singye Wangchuck.^[1]

Konstitusi ini terdiri atas 35 pasal dan menegaskan empat pilar utama negara Bhutan: kedaulatan rakyat, supremasi hukum, pelestarian lingkungan, serta filosofi pembangunan nasional yang dikenal sebagai Gross National Happiness (Kebahagiaan Nasional Bruto).^[2]

Gagasan penyusunan konstitusi muncul pada awal 2001 ketika Raja Jigme Singye Wangchuck mengumumkan perlunya kerangka hukum baru yang menyeimbangkan kekuasaan monarki dengan partisipasi rakyat.^[3]

Selama lebih dari tujuh tahun, Komisi Konstitusi Bhutan mengadakan konsultasi publik di seluruh negeri. Naskah akhir disahkan pada 18 Juli 2008, bersamaan dengan penobatan Raja ke-5, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.^[4]

Konstitusi Bhutan terdiri atas Preambule dan 35 pasal. Beberapa ketentuan penting di antaranya:

• Pasal 1–2: Menetapkan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan peran Raja Bhutan sebagai kepala negara.
• Pasal 3: Menegaskan agama Buddha sebagai warisan spiritual negara.
• Pasal 7: Menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, persamaan hukum, dan kebebasan beragama.^[5]
• Pasal 5: Menetapkan kewajiban negara mempertahankan minimal 60% tutupan hutan nasional.^[6]
• Pasal 9: Mengatur kebijakan negara berdasarkan prinsip kesejahteraan dan Gross National Happiness.^[7]

Konstitusi menjamin kebebasan beragama, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak atas pendidikan dan kesehatan.^[8] Namun, beberapa peneliti mencatat bahwa penerapan hak-hak ini tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial Buddhis dan doktrin nasional Bhutanese (*Driglam Namzha*).^[9]

Bhutan dikenal memiliki kerangka hukum lingkungan paling progresif di Asia Selatan. Pasal 5 Konstitusi mewajibkan negara mempertahankan minimal 60% tutupan hutan secara permanen dan melindungi ekosistem demi generasi mendatang.^[10] Kebijakan ini sejalan dengan filosofi pembangunan Gross National Happiness yang menempatkan keseimbangan ekologis sebagai salah satu pilar utamanya.^[11]

Konstitusi 2008 memperkenalkan pemisahan kekuasaan secara formal dan memperluas hak rakyat untuk memilih wakil di Parlemen Bhutan.^[12] Proses ini sering disebut sebagai “demokrasi dari atas”, karena inisiatif demokratisasi berasal langsung dari monarki tanpa adanya tekanan revolusi sosial.^[13]

Sejak diberlakukan, Konstitusi Bhutan menjadi acuan bagi negara-negara kecil di Asia Selatan dalam menyeimbangkan nilai tradisional dan demokrasi modern. Prinsip Gross National Happiness kini dipelajari di berbagai forum pembangunan global sebagai alternatif terhadap indikator ekonomi konvensional.^[14]

• Black, Ann; Crouch, Melissa (2016). Law and Society in Bhutan. Routledge. ISBN 9781138955759.
• Mathou, Thierry (2008). "Bhutan: Democracy from Above?". Journal of Bhutan Studies. 18.
• Pommaret, Francoise (2019). Bhutan: A Cultural History. Serindia Publications. ISBN 9781932476454.
• Ura, Karma (2012). A Short Guide to Gross National Happiness Index. Centre for Bhutan Studies.
• Wangchuck, Jigme Y. (2017). The Constitution of Bhutan and Judicial Reform. Oxford University Press. ISBN 9780199460565.

• Konstitusi Bhutan 2008 – National Assembly of Bhutan
• Mahkamah Agung Bhutan
• Komisi Gross National Happiness Bhutan
• Naskah lengkap Konstitusi Bhutan (PDF, bahasa Inggris)