Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP) adalah organisasi mahasiswa yang berbasis di Yogyakarta pada masa menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998.^[1] Organisasi ini terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi mahasiswa dan merupakan bagian dari gelombang gerakan reformasi di Indonesia.

KPRP dideklarasikan pada 2 April 1998 di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, setelah rangkaian aksi mogok makan mahasiswa yang berlangsung sejak Februari 1998.^[2]

Pada awal 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang mendorong munculnya berbagai aksi protes di sejumlah kota. Gerakan mahasiswa berkembang di berbagai pusat pendidikan tinggi, termasuk di Yogyakarta.^[3]

Di Yogyakarta, perkembangan gerakan mahasiswa pertengahan 1990-an juga dipengaruhi oleh munculnya organisasi dan jaringan aktivis, termasuk Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang berangkat dari konsolidasi gerakan mahasiswa pada periode tersebut.^[1]

Setelah peristiwa Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli), sejumlah aktivis yang memiliki keterkaitan dengan jaringan tersebut mengalami penangkapan dan pembatasan aktivitas, dan kemudian mendorong konsolidasi ulang gerakan mahasiswa di Yogyakarta.^[1] Dalam konteks tersebut, berbagai organisasi dan komite aksi bermunculan untuk mengoordinasikan kegiatan demonstrasi, termasuk KPRP.^[1]

Pembentukan KPRP berkaitan dengan dinamika gerakan mahasiswa setelah peristiwa Kudatuli yang meningkatkan tekanan terhadap kelompok oposisi.^[1]

Pada 23 Februari 1998, sejumlah mahasiswa memulai aksi mogok makan di depan Fakultas Filsafat UGM sebagai bentuk protes terhadap situasi politik nasional.^[1] Aksi ini kemudian berkembang dan melibatkan berbagai elemen mahasiswa serta kelompok masyarakat.^[4]

Seiring meluasnya aksi, dibentuk wadah koordinasi berbentuk presidium yang terdiri dari perwakilan berbagai kelompok. Presidium awal melibatkan Haris Rusly Moti, Bayu Kusuma, Danang Ardianta, Victor Yasadhana, dan Joko Kanigoro.^[5]

Dalam berbagai aksi dan pernyataan, KPRP mengajukan sejumlah tuntutan politik, antara lain:

• pengunduran diri Presiden Soeharto;
• penghapusan dwifungsi ABRI;
• pencabutan paket undang-undang politik tahun 1985;
• pembentukan pemerintahan transisi.^[6]

Dalam tahun 1998 KPRP terlibat sejumlah aksi demonstrasi di Yogyakarta dan merupakan bagian dari gelombang gerakan mahasiswa secara nasional.

Pada 11 Maret 1998, demonstrasi berlangsung di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan melibatkan berbagai elemen mahasiswa.^[7]

Deklarasi KPRP pada 2 April 1998 diikuti aksi massa yang berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan.^[2]

Pada Mei 1998, aksi mahasiswa di Yogyakarta, termasuk di kawasan Gejayan, meningkat dalam skala dan intensitas sebagai bagian dari eskalasi gerakan nasional menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru.^[8]

Setelah peristiwa Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, mobilisasi aksi mahasiswa di berbagai kota, termasuk Yogyakarta, mengalami peningkatan.^[9]

Setelah deklarasi April 1998, struktur organisasi KPRP berubah dari presidium menjadi struktur eksekutif. Kepemimpinan organisasi meliputi Haris Rusly Moti (ketua), Fendry Ponomban (sekretaris jenderal), Manik Wijil Sadmoko (bidang organisasi), Puthut EA (agitasi dan propaganda), dan Irmawati (keuangan).^[10]

KPRP juga membentuk unit-unit lapangan untuk mendukung mobilisasi dalam aksi demonstrasi.^[11]

Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto, KPRP bersama sejumlah organisasi mahasiswa lain terlibat dalam pembentukan Front Nasional untuk Reformasi Total (FNRT).^[12]

Pada tahun 1999, melalui kongres di Bogor, organisasi-organisasi tersebut bersepakat membentuk Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).^[13] KPRP kemudian melebur ke dalam organisasi tersebut.

• Reformasi 1998
• Tragedi Trisakti
• Universitas Gadjah Mada
• Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
• Partai Rakyat Demokratik