Kedokteran di Indonesia merujuk pada praktik, pendidikan, dan sistem layanan medis yang dijalankan oleh dokter di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dokter didefinisikan sebagai lulusan pendidikan kedokteran yang memiliki keahlian dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit.^[1] Praktik kedokteran meliputi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam upaya kesehatan, mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, penatalaksanaan, serta tindakan medis sesuai standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI). Di Indonesia, kedokteran tidak hanya sebagai profesi medis tetapi juga bagian integral dari sistem pendidikan tinggi dan praktik profesional yang diatur ketat.^[2]

Di Indonesia, pendidikan kedokteran dapat ditempuh setelah seseorang menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat.^[3] Mahasiswa harus menempuh pendidikan strata–1 selama sekitar 3–4 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran (S.Ked.) yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan profesi dokter selama 1,5–2 tahun. Durasi program pendidikan dokter di Indonesia secara umum adalah 5.5 tahun, jika tepat waktu. Setelah itu, mereka wajib mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) atau yang sebelumnya dikenal sebagai uji kompetensi dokter Indonesia (UKDI).^[4] Hanya mahasiswa yang lulus ujian tersebut yang dapat mengangkat sumpah dan dilantik sebagai dokter. Setelah diambil ya sumpah, seorang dokter diwajibkan untuk mengikuti program dokter internsip selama satu tahun.^[5] Setelah menyelesaikan program internsip, seorang dokter umum dapat mengambil pendidikan spesialisasi sesuai pilihannya. Saat ini kurikulum pendidikan kedokteran di Indonesia menganut sistem pembelajaran berdasarkan masalah (PBL).

Regulasi dokter di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mewajibkan setiap dokter memiliki surat tanda registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk menjalankan praktik.^[2] KKI bertugas melakukan registrasi, mengesahkan standar pendidikan dan kompetensi dokter, serta pembinaan praktik untuk meningkatkan mutu pelayanan medis.^[6] Pimpinan sarana kesehatan dilarang mengizinkan praktik dokter tanpa izin, dengan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.^[2]

Pengobatan lokal di Indonesia pada masa pra-kolonial mengandalkan ramuan herbal atau jamu, praktik yang telah ada sejak masa Mesolitikum.^[7] Bukti arkeologis seperti lumpang batu dan relief di candi Borobudur dan Prambanan pada abad ke-5 hingga ke-9 Masehi menggambarkan penggunaan tanaman dalam pengobatan.^[8] Masyarakat menggabungkan pengetahuan empiris ini dengan ritual mistis untuk menangani penyakit tropis, dengan dukun atau tabib komunitas memegang peran utama dalam praktik pengobatan berbasis pengalaman lokal.^[9] Penggunaan jamu tetap dominan hingga abad ke-20 sebagai bagian integral dari kesehatan masyarakat sebelum kedokteran modern berkembang.^[7]

Interaksi awal dengan kedokteran asing terjadi melalui perdagangan dengan Tiongkok sejak abad ke-5 Masehi, ketika para pedagang membawa obat-obatan dan praktik pengobatan.^[10] Selain itu, pengaruh India dan Arab via jalur sutra dan penyebaran Islam memperkenalkan ramuan seperti kinin. Kontak dengan tradisi asing ini memperkaya pengobatan lokal dengan bahan aktif dari Asia Tenggara, meskipun tetap terintegrasi dalam tradisi komunitas tanpa institusi formal.^[8]

Pemerintah kolonial Belanda mendirikan Sekolah Dokter Djawa pada 1847 di Kotta Gede, Yogyakarta, atas usulan Dr. William Bosch, dengan tujuan melatih dokter pribumi menghadapi wabah cacar di Banyumas.^[11] Sekolah ini kemudian berganti nama menjadi STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) pada 1902 di Batavia dengan kurikulum lebih panjang dan gelar dokter bumiputera.^[12] STOVIA menghasilkan dokter Jawa yang melayani masyarakat pribumi, meskipun awalnya terbatas pada kebutuhan kolonial seperti vaksinasi dan pengobatan pekerja perkebunan.^[11]

Sejak 1626, rumah sakit pendidikan mulai muncul sebagai fasilitas VOC di Batavia untuk pegawai Eropa, kemudian berkembang menjadi rumah sakit militer seperti Groot-Militaire Hospitalen di Jakarta, Semarang, dan Surabaya pada masa pemerintahan Daendels. Centraal Burgerlijk Ziekenhuis (CBZ, kini RSCM) yang didirikan pada 1919 berfungsi sebagai tempat praktik bagi mahasiswa STOVIA. Fasilitas-fasilitas ini awalnya fokus pada pelayanan kuratif bagi militer dan pekerja dengan subsidi sejak 1906 untuk rumah sakit swasta perkebunan.^[12]

Dokter pribumi lulusan STOVIA, seperti dr. Wahidin Sudirohusodo dan dr. Cipto Mangunkusumo, turut berperan dalam pergerakan nasional, menggabungkan praktik medis dengan advokasi kemerdekaan melalui organisasi seperti Budi Utomo pada 1908. Hal ini menandai pergeseran peran dokter dari sekadar pelayanan kolonial ke kesadaran nasional dan kontribusi pada pembangunan masyarakat Indonesia.^[11]

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, sekolah kedokteran kolonial seperti Geneeskundige Hogeschool (GHS) dan Djakarta Ika Daigaku digabungkan menjadi fakultas kedokteran modern, yakni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 1947 dan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Klaten pada 1949 dengan kurikulum tujuh tahun yang berbasis pada nasionalisasi aset Jepang-Belanda. Pembentukan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia mempercepat modernisasi pendidikan dokter guna mendukung pembangunan kesehatan nasional. Reformasi pendidikan kedokteran melalui Bandung Plan pada 1951 yang diprakarsai dr. Johannes Leimena mengintegrasikan pendekatan kuratif dan preventif, diikuti penerapan model puskesmas oleh dr. J. Sulianti pada 1956 di delapan provinsi, serta peningkatan jumlah fakultas dari tiga menjadi delapan pada 1960 untuk standarisasi kompetensi dokter.^[8]

Hingga tahun 2025, pendidikan kedokteran di Indonesia telah berkembang menjadi lebih dari 100 fakultas kedokteran yang setiap tahun menghasilkan sekitar 12.000 dokter umum dan 2.700 dokter spesialis, dengan total dokter terdaftar mencapai ratusan ribu melalui registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia.^[13] Distribusi dokter umum relatif lebih merata di perkotaan, sedangkan dokter spesialis masih terkonsentrasi di Jawa, meskipun program puskesmas dan rumah sakit vertikal mendukung penyediaan layanan primer di seluruh wilayah Indonesia.^[14]

Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dibentuk untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter, dan dokter gigi, yang terdiri atas Konsil Kedokteran, dan Konsil Kedokteran Gigi. KKI bertanggung jawab kepada Presiden, dan berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia.

KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter, dan dokter gigi yang menjalankan prakterk kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. KKI mempunyai tugas meregistrasi dokter, dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter, dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing. Standar pendidikan profesi dokter, dan dokter gigi yang disahkan Konsil ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

• Menyetujui, dan menolak permohonan registrasi dokter, dan dokter gigi
• Menerbitkan, dan mencabut surat tanda registrasi dokter, dan dokter gigi
• Mengesahkan standar kompetensi dokter, dan dokter gigi
• Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter, dan dokter gigi
• Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran, dan kedokteran gigi
• Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter, dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi
• Melakukan pencatatan terhadap dokter, dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi, atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi

Sertifikat kompetensi perlu dibuat bagi dokter lulusan sebelum 29 April 2007, dan belum mengajukan pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Proses pembuatan sertifikat kompetensi ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2007 (batas terakhir pengajuan STR ke KKI berdasarkan surat KKI No. KK. 01.03/KKI/Reg/IV/301). Sertifikat kompetensi akan dikirim ke alamat korespondensi yang tercantum dalam formulir pendaftaran dengan pos tercatat.

Surat tanda registrasi (STR) adalah pencatatan resmi dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi, telah mempunyai kualifikasi tertentu, serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan sesuai kompetensinya. Registrasi yang memenuhi persyaratan, dan melewati proses verifikasi, konfirmasi, validasi, dan penandatanganan oleh Registar maka terbitlah STR. Surat Tanda Registrasi tersebut menjadi bukti tertulis yang diberikan oleh KKI bagi dokter dan dokter gigi.