Hukum Organik Bangsamoro

Hukum Organik Bangsamoro
Kongres Filipina
Judul lengkap
  • Undang-Undang yang Mengatur Hukum Organik bagi Region Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao, Mencabut Undang-Undang Republik No. 6734, berjudul "Undang-Undang yang Mengatur Hukum Organik bagi Region Otonom Muslim Mindanao", sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik No. 9054, berjudul "Undang-Undang untuk Memperkuat dan Memperluas Hukum Organik bagi Region Otonom Muslim Mindanao".[a]
KutipanUndang-Undang Republik No. 11054
Jangkauan wilayahReferendum:
Pasca ratifikasi:
Bangsamoro
Disetujui olehDewan Perwakilan Rakyat Filipina
Tanggal disetujui24 Juli 2018
Disahkan olehSenat Filipina
Tanggal disahkan23 Juli 2018
Ditandatangani olehPresiden Rodrigo Duterte
Ditandatangani pada26 Juli 2018
Berlaku efektif10 Agustus 2018
Riwayat legislatif
First chamber: Dewan Perwakilan Rakyat Filipina
Judul RUUMenetapkan Hukum Dasar Bangsamoro dan Menghapuskan Region Otonom Muslim Mindanao, Mencabut Undang-Undang Republik No. 9054, yang berjudul "Undang-Undang untuk Memperkuat dan Memperluas Hukum Organik untuk Region Otonom Muslim Mindanao", dan Undang-Undang Republik No. 6734, yang berjudul "Undang-Undang yang Menetapkan Hukum Organik untuk Region Otonom Muslim Mindanao".
Bill citationRancangan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat No. 6475
Introduced byKetua DPR Pantaleon Alvarez, Pemimpin Mayoritas Rodolfo Fariñas, Pemimpin Minoritas Danilo Suarez et al.
First reading3 Oktober 2017
Second reading30 Mei 2018
Third reading30 Mei 2018
Second chamber: Senat Filipina
Bill titleHukum Dasar untuk Bangsamoro
Bill citationRancangan Undang-Undang Senat No. 1717
Member(s) in chargeKetua Senat Aquilino Pimentel III et al.
First reading28 Februari 2018
Second reading31 Mei 2018
Third reading31 Mei 2018
Conference committee bill passed by Dewan Perwakilan Rakyat Filipina24 Juli 2018
Conference committee bill passed by Senat Filipina23 Juli 2018
Status: Berlaku

Hukum Organik Bangsamoro (Inggris: Bangsamoro Organic Law, disingkat BOL; Filipino: Batayang Batas para sa Rehiyong Awtonomo ng Bangsamoro),[2] juga dikenal sebagai Hukum Dasar Bangsamoro (Bangsamoro Basic Law, disingkat BL), secara resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang Republik No. 11054, adalah undang-undang Filipina yang mengatur pembentukan Region Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao.[3]

Upaya legislatif untuk pembentukan region otonom Bangsamoro pertama kali diusulkan dan dibahas oleh Kongres Filipina ke-16, tetapi gagal disahkan menjadi undang-undang. Isu ini kembali diangkat kembali dalam Kongres ke-17. Undang-undang tersebut diratifikasi oleh Senat pada tanggal 23 Juli 2024 dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat keesokan harinya.[4] Rancang undang-undang tersebut ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Rodrigo Duterte pada tanggal 26 Juli 2018.[5][6] Ketentuan undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018.[7]

Sebagai undang-undang organik, undang-undang tersebut menghapuskan Region Otonom Muslim Mindanao dan menetapkan struktur dasar pemerintahan bagi Bangsamoro, menyusul kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro yang ditandatangani antara pemerintah Filipina dengan Front Pembebasan Islam Moro pada tahun 2014.[3]

Referendum penetapan undang-undang tersebut diadakan pada tanggal 21 Januari (untuk wilayah yang sebelumnya berada di Region Otonom Muslim Mindanao) dan 6 Februari (untuk Cotabato dan enam munisipalitas di Lanao Utara, termasuk wilayah yang mengajukan petisi untuk bergabung dengan region tersebut). Wilayah yang setuju mengenai undang-undang tersebut akan dimasukkan dalam Region Bangsamoro yang baru, secara resmi menggantikan Region Otonom Muslim Mindanao.

Lihat pula

Catatan

  1. ^ Judul asli dari Undang-Undang ini (dalam bahasa Inggris) adalah "An Act Providing for the Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Repealing for the purpose Republic Act No. 6734, Entitled "An Act providing an Organic Act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao", as amended by Republic Act No. 9054, Entitled "An Act to strengthen and expand the Organic Act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao"[1]

Referensi

  1. ^ "The Bangsamoro Organic Law: Everything you need to know". CNN Philippines. Diarsipkan dari asli tanggal July 24, 2018. Diakses tanggal July 24, 2018.
  2. ^ "Panukalang Batas Blg. 4994" (PDF). Office of the Presidential Adviser on the Peace Process. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal July 10, 2015. Diakses tanggal July 8, 2015.
  3. ^ a b "FAQs about the Bangsamoro Basic Law". GMA News. GMA Network. September 10, 2014. Diakses tanggal February 16, 2015.
  4. ^ "House ratifies Bangsamoro". Manila Bulletin (dalam bahasa American English). Diarsipkan dari asli tanggal July 25, 2018. Diakses tanggal July 25, 2018.
  5. ^ "Duterte signs Bangsamoro Organic Law". CNN Philippines (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal July 26, 2018. Diakses tanggal July 26, 2018.
  6. ^ "Duterte signs Bangsamoro law". ABS-CBN News (dalam bahasa American English). Diakses tanggal July 26, 2018.
  7. ^ Lalu, Gabriel Pabico (2018-10-30). "Sulu LGU asks SC to junk 'unconstitutional' Bangsamoro law". Philippine Daily Inquirer. Diakses tanggal 2020-07-25.

Pranala luar

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement