Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara BP ASN
Gambaran umum
Singkatan	BP ASN
Didirikan	10 Agustus 2021
Dasar hukum pendirian	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021[1]
Lembaga sebelumnya	Badan Pertimbangan Kepegawaian
Struktur
Ketua merangkap Anggota	Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB)
Wakil Ketua merangkap Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Negara (Kepala BKN)
Sekretaris	Kepala Sekretariat BPASN
Kantor pusat
Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara Jl. Letjen. Sutoyo No.12 Cililitan - Jakarta Timur

Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (disingkat BP ASN) adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

BP ASN merupakan penerus dari lembaga sebelumnya Badan Pertimbangan Kepegawaian (disingkat BAPEK), letak perbedaannya BAPEK belum mengatur pelanggaran disiplin oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Lembaga ini berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan keanggotaan BPASN, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan 5 anggota. Berikut rinciannya:

• Ketua/ merangkap anggota : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• Sekretaris/ merangkap anggota : Kepala Badan Kepegawaian Negara
• Anggota :
  • Sekretaris Kabinet
  • Kepala Badan Intelijen Negara
  • Jaksa Agung
  • Menteri Hukum
  • Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
• Sekretaris: Kepala Sekretariat BPASN

Berikut hasil dari beberapa sidang BPASN:^[2]

• Sidang BPASN 29 Agustus 2022
  • Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH): 5 ASN
  • Hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS): 33 ASN
  • Sanksi peringanan menjadi penundaan kenaikan pangkat 1 tahun : 2 ASN
  • Sanksi peringanan menjadi pembebasan jabatan selama 12 bulan : 3 ASN