Ajaran heterodoks (Hanzi: 邪教; Pinyin: xiéjiào), juga diterjemahkan sebagai 'kultus' atau 'agama jahat', "ajaran sesat" yang dalam hukum Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan pemerintahannya ditujukan pada organisasi dan gerakan agama baru yang secara sengaja menggunakan agama untuk melakukan kegiatan ilegal lain, mendeifikasi para pemimpin mereka, menyembarkan "takhayul" untuk membingungkan atau menipu masyarakat, atau "mengganggu tatanan sosal" dengan merugikan kehidupan atau harta benda orang.^[1]

Hukum saat ini terkait ajaran heterodoks dihimpun oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional pada Oktober 1999, sebagian berdasarkan pada hukum sebelumnya dari November 1995. Beberapa bulan kemudian, pada April 2000, Kementerian Keamanan Publik menerbitkan panduannya sendiri terhadap apa yang dianggap sebagai organisasi ajaran heterodoks, cara mereka akan mengalamatkannya, dan daftar 14 organisasi agama yang diidentifikasi sebagai organisasi untuk penekanan. Gerakan tersebut secara langsung dibandingkan dengan gerakan keagamaan masa lalu Seroja Putih dan Lentera Merah, keduanya banyak dianggap sebagai kultus. Pada bulan November 2000, organisasi lain didirikan, Asosiasi Anti-Xie Jiao Tiongkok, umumnya dikenal dalam bahasa Inggris sebagai China Anti-Cult Association (中国反邪教协会), yang secara khusus bertugas menangani masalah ajaran yang dianggap heterodoks.^[2]

Salah satu gerakan agama yang secara konsisten ditargetkan adalah Falun Gong. Pemberlakuan hukum ajaran heterodoks banyak dipandang sebagai bagian dari kampanye menyeluruh untuk penindasan Falun Gong di RRT.^{[note 1]} Penindasan tersebut menuai kecaman dari pemerintahan seluruh dunia, dengan 921 pembuat hukum dan figur politik menandatangani pernyataan pada 2020 yang menyebutnya "kampanye sistematis dan brutal untuk menhapus ajaran spiritual Falun Gong”.^[3]

Sebanyak 14 organisasi dan gerakan secara khusus disebutkan dalam daftar ajaran heterodoks tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kementerian Keamanan Publik.^[4] Daftar ini merinci berbagai organisasi yang telah diselidiki atau menjadi sasaran penindakan kementerian sejak setidaknya tahun 1983. Tujuh kelompok pertama dalam daftar tersebut adalah organisasi yang diidentifikasi oleh Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara, sedangkan tujuh kelompok berikutnya diidentifikasi langsung oleh kementerian. Ciri khas dari sebagian, meskipun tidak semua, organisasi Kristen dalam daftar ini adalah bahwa para pemimpinnya mengklaim sebagai kedatangan kedua Kristus atau memiliki bentuk otoritas gereja yang unik.

1. Huhan Pai – sebuah gerakan Kristen yang secara umum mencakup organisasi yang didirikan atau terinspirasi oleh Witness Lee, ditindak sejak 1983 dan diklasifikasikan sebagai ajaran heterodoks sejak 1995.
2. Mentuhui – gerakan Kristen yang didirikan oleh Ji Sanbao, diklasifikasikan sebagai ajaran heterodoks sejak 1995.
3. Gerakan Terlahir Kembali – organisasi gereja rumah Kristen yang didirikan oleh Peter Xu, diklasifikasikan sejak 1995.
4. Sekte Lingling – diidentifikasi sebagai "Lingling Sect" (灵灵教; Línglíng jiào), sebuah sekte Kristen yang didirikan oleh Hua Xuehe, diklasifikasikan sejak 1995.
5. Gereja Perjanjian Baru – didirikan oleh aktris Hong Kong Mui Yee dan berbasis di Hong Kong serta Taiwan, diklasifikasikan sejak 1995.
6. Guanyin Famen – juga dikenal sebagai Yuan Dun Famen (圆顿法门; Yuán dùn fǎmén), sebuah sekte Buddhisme Mahayana yang didirikan oleh Ching Hai, saat ini terorganisasi sebagai sekte daring, diklasifikasikan sejak 1995.
7. Zhushenjiao – didirikan oleh mantan anggota The Shouters dan Beili Wang bernama Liu Jiaguo pada 1993, diklasifikasikan sebagai ajaran heterodoks sejak 1998.

Konsep ajaran sesat, yang disebut xiejiao, muncul sebagai kategori organisasi keagamaan atau sekte terlarang pada masa Dinasti Ming (1368–1644). Istilah ini digunakan untuk menyebut kelompok yang menyebarkan doktrin menyimpang yang dianggap merusak ketertiban sosial dan kewibawaan kekaisaran.^[6] Secara harfiah berarti "ajaran heterodoks", istilah ini diterapkan pada gerakan milenaristik dan perkumpulan rahasia yang memadukan unsur Buddhisme, Taoisme, serta kepercayaan rakyat, dan kerap menentang ortodoksi Konfusianisme yang dijunjung negara.^[6] Sebelum istilah ini diformalkan pada akhir periode Ming, pejabat kekaisaran telah menindak kelompok serupa dengan label lebih umum seperti bid’ah atau pemberontakan, karena dianggap berpotensi menimbulkan keresahan melalui ramalan apokaliptik atau retorika anti-dinasti.^[7]

Preseden awal dapat ditelusuri pada sekte Seroja Putih, yang berawal sebagai gerakan buddhis sinkretis pada masa Dinasti Song Selatan (1127–1279). Sekte ini kemudian berkembang menjadi jaringan bawah tanah pada masa Dinasti Yuan (1271–1368), ketika penguasa Mongol melarangnya sebagai sekte heterodoks karena praktik rahasia dan sikap anti-pemerintahan asing.^[8] Ajarannya menekankan keselamatan eskatologis dan kesetaraan, sehingga menarik minat kalangan petani di tengah kesulitan ekonomi. Namun, dekret kekaisaran berulang kali melarangnya karena dianggap memicu pemberontakan, seperti terlihat dalam peranannya pada pemberontakan Sorban Merah yang turut melatarbelakangi berdirinya Dinasti Ming di bawah Zhu Yuanzhang, seorang mantan pengikut.^[9] Pada masa Ming, kampanye negara semakin gencar menindak turunan sekte Teratai Putih, yang dikaitkan dengan ajaran heterodoks karena menyebarkan kitab dan ritual tidak sah yang dianggap melemahkan kendali pusat.^[10]

Pada masa Dinasti Qing (1644–1912), penindakan terhadap ajaran heterodoks dilakukan secara sistematis. Dekret kekaisaran menargetkan kelompok seperti Seroja Putih setelah sempat terjadinya beberapa kali pemberontakan, misalnya insiden tahun 1774 yang melibatkan sekte turunannya, serta pemberontakan besar tahun 1796–1804 yang menggerakkan puluhan ribu orang dan ditumpas melalui operasi militer dengan biaya lebih dari 100 juta tael perak.^[9] Para pejabat membenarkan penindakan tersebut dengan alasan bahwa sekte-sekte ini menyebarkan ajaran "palsu" yang memicu hasutan, sering kali dikaitkan dengan perkumpulan rahasia (hui). Larangan ditegakkan melalui catatan lokal dan dekret kekaisaran yang memerintahkan pemusnahan teks serta eksekusi para pemimpin.^[10]

Bahkan agama-agama asing pun sempat digolongkan sebagai ajaran heterodoks. Contohnya, larangan terhadap Kristen yang dikeluarkan Qing pada tahun 1725 karena dianggap memiliki unsur subversif, meskipun sebagian larangan ini dicabut pada tahun 1842 akibat tekanan perjanjian.^[11] Praktik tersebut mencerminkan logika kausal bahwa kelompok heterodoks dipandang sebagai faktor destabilisasi, sehingga negara melakukan intervensi preventif untuk menjaga legitimasi dinasti di atas keragaman doktrin.^[9]

Pada masa Era Republik Tiongkok (1912–1949), pemerintah Nasionalis (Kuomintang) mewarisi kerangka Dinasti Qing dalam menetapkan dan menindak ajaran heterodoks, dengan memperlakukan mereka sebagai perkumpulan rahasia ilegal yang menimbulkan keresahan, menentang upaya modernisasi, serta bersaing dengan otoritas negara. Gerakan yang memadukan agama rakyat, milenarisme, dan unsur sinkretis—seperti Yiguandao, yang muncul pada akhir abad ke-19 dan berkembang pesat di tengah kekuasaan para panglima perang, invasi Jepang, serta perang saudara—sering kali dicap sebagai ajaran heterodoks dalam dekret provinsi ketika dituduh menimbun kekayaan, menghindari pajak, atau menyimpan sentimen anti-pemerintah.^[12][13] Penindakan lokal memang terjadi, termasuk penangkapan para pemimpin di provinsi Shandong dan Shanxi pada dekade 1930-an dan 1940-an. Namun, penerapannya tidak konsisten karena KMT lebih banyak disibukkan dengan kampanye militer dan keterbatasan kendali pusat. Kondisi ini memungkinkan kelompok seperti Yiguandao mengklaim hingga 12 juta pengikut pada tahun 1949 melalui jaringan akar rumput.^[14][15]

Memasuki pertengahan 1950-an, kebijakan Partai Komunis Tiongkok bergeser dengan mendaftarkan badan-badan keagamaan yang dianggap "patriotik" yang secara kategori berada di luar daftar ajaran heterodoks, sebagai kelompok-kelompok yang melakuan penipuan dan mengeksploitasi massa buta huruf.^[2] Program Lompatan Jauh ke Depan (1958–1962) beserta kelaparan yang menyusul secara tidak langsung melemahkan jaringan bawah tanah ajaran heterodoks melalui reorganisasi pedesaan dan pengawasan, meskipun kebangkitan sporadis tetap terjadi di daerah yang dilanda kelaparan. Selama Revolusi Kebudayaan (1966–1976), para pengikut ajaran heterodoks menjadi sasaran kampanye massal melawan "empat lama" (adat lama, budaya lama, kebiasaan lama, gagasan lama). Akibatnya, mereka mengalami penghinaan di depan umum, perampasan harta, serta penangkapan lebih lanjut, sehingga aktivitas heterodoks terorganisasi praktis lenyap hingga reformasi pasca-Mao.^[11][16]

• Palmer, David A. (2008). "Heretical Doctrines, Reactionary Secret Societies, Evil Cults: Labelling Heterodoxy in 20th-Century China". Dalam Yang, Mayfair (ed.). Chinese Religiosities: Afflictions of Modernity and State Formation. Berkeley: University of California Press. hlm. 113–34.
• Wu, Junqing (2016-01-02). "Words and Concepts in Chinese Religious Denunciation: A Study of the Genealogy of Xiejiao". The Chinese Historical Review (dalam bahasa Inggris). 23 (1): 1–22. doi:10.1080/1547402X.2016.1168178. ISSN 1547-402X. S2CID 148536364.

• "The crackdown on Falun Gong and other so-called 'heretical organizations'", Amnesty International, March 23, 2000