Adipati Pakualaman
Lambang Kadipaten Pakualaman
Petahana Paku Alam X sejak 7 Januari 2016
Gelar	Yang Mulia
Kediaman	Pura Pakualaman, Yogyakarta
Kantor	Yogyakarta, Indonesia
Masa jabatan	Seumur hidup
Dibentuk	17 Maret 1813
Pejabat pertama	Paku Alam I

Adipati Pakualaman adalah penguasa Kadipaten Pakualaman, sebuah kadipaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kadipaten ini didirikan pada tahun 1813 pada masa pemerintahan Inggris di Jawa di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles.^[1]

Pakualaman merupakan bagian dari sistem monarki tradisional Jawa yang tetap bertahan dalam struktur pemerintahan Indonesia modern, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.^[2]

Kadipaten Pakualaman merupakan sebuah kadipaten yang berdiri di wilayah Kesultanan Yogyakarta sebagai hasil dinamika politik pada awal abad ke-19. Pembentukannya tidak terlepas dari konflik internal di lingkungan Keraton Yogyakarta serta campur tangan pemerintah kolonial Eropa.^[3]

Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1812–1813 sebagai bagian dari konsekuensi politik setelah peristiwa Geger Sepehi, yaitu penyerbuan Keraton Yogyakarta oleh pasukan Inggris.^[4]

Sebagai hasil perjanjian dengan pemerintah Inggris, Pangeran Notokusumo diangkat menjadi penguasa dengan gelar Paku Alam I. Pembentukan ini merupakan bagian dari kontrak politik antara pemerintah Britania Raya dan pihak keraton, yang sekaligus menjadikan Pakualaman sebagai pecahan dari Kesultanan Yogyakarta.^[5]

Dengan berdirinya Pakualaman, struktur kekuasaan warisan Mataram Islam semakin terfragmentasi menjadi beberapa entitas politik di Jawa.^[6]

Pada masa pemerintahan kolonial, Pakualaman berstatus sebagai daerah semi-otonom di bawah pengaruh pemerintah kolonial, сначала Inggris dan kemudian Belanda. Kedudukannya mirip dengan Praja Mangkunegaran di Surakarta.^[7]

Para adipati Pakualaman tetap menjalankan fungsi administratif lokal serta menjaga stabilitas politik di wilayah Yogyakarta di bawah pengawasan kolonial.^[8]

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), struktur pemerintahan tradisional termasuk Pakualaman tetap dipertahankan, namun berada di bawah kontrol militer Jepang. Status kadipaten tetap ada, tetapi kekuasaan politiknya terbatas.^[9]

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Adipati Pakualaman saat itu, yaitu Paku Alam VIII, menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia. Bersama Sri Sultan Hamengkubuwana IX, ia berperan penting dalam integrasi wilayah Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.^[10]

Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah Indonesia menetapkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sistem pemerintahan khusus.^[11]

Dalam sistem pemerintahan modern, Adipati Pakualaman menjabat sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta secara turun-temurun, berdampingan dengan Sultan Yogyakarta sebagai Gubernur.^[12]

Hingga saat ini, Kadipaten Pakualaman tetap eksis sebagai institusi budaya dan pemerintahan simbolik yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun dari Paku Alam I hingga Paku Alam X.^[13]

No.	Potret	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1		Paku Alam I	1813–1829	Pendiri Pakualaman[14]
2		Paku Alam II	1829–1858	[15]
3		Paku Alam III	1858–1864	[16]
4		Paku Alam IV	1864–1878	[17]
5		Paku Alam V	1878–1900	[18]
6		Paku Alam VI	1900–1902	[19]
7		Paku Alam VII	1903–1937	[20]
8		Paku Alam VIII	1937–1998	Wakil Gubernur DIY[21]
9		Paku Alam IX	1998–2015	[22]
10		Paku Alam X	2016–sekarang	Adipati saat ini[23]

• Kadipaten Pakualaman
• Kesultanan Yogyakarta
• Daerah Istimewa Yogyakarta